BALEG TERIMA DELEGASI PEJABAT SENIOR AUSTRALIA

07-06-2011 / BADAN LEGISLASI

 

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima kunjungan delegasi pejabat senior pemerintah Australia yang tergabung dalam program Leading Australia’s Future in Asia Pacific (LAFIA) 2011.  Tujuan kunjungan tersebut adalah untuk mendapatkan  penjelasan tentang proses pembuatan undang-undang dan tantangannya.

Delegasi LAFIA diterima langsung  Ketua Baleg Ignatius Mulyono, Wakil Ketua Baleg Achmad Dimyati Natakusuma dan Anggota Baleg dari F-PD Harry Wicaksana di ruang rapat Baleg, Gedung DPR,  Jakarta, Selasa (7/6)

Dalam sambutannya Mulyono mengharapkan, kunjungan delegasi Australia tersebut  dapat meningkatkan hubungan dan kerjasama antara kedua negara, khususnya dalam memahami secara komprehensif tentang Indonesia dari sisi politis, ekonomi, strategis, dan sosial budaya.

 “Melalui kunjungan dan diskusi pada hari ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai proses pembuatan undang-undang di Indonesia dan tantangannya. Disamping itu kita dapat melakukan tukar menukar pandangan dan pengalamamn sehingga dapat lebih meningkatkan hubungan kedua negara yang selama ini sudah berjalan dengan baik,” papar Mulyono.

Sedangkan Bob Cotton sebagai pimpinan delegasi menyatakan bahwa ada kepentingan yang besar dari negara Asutralia terhadap Indonesia. Negara Australia sangat respect terhadap pemerintah  dan  parlemen Indonesia terutama setelah mengalami masa-masa sulit karena krisis keuangan yang lalu. Australia merasa kagum terhadap apa yang telah dilakukan pemerintah Indonesia. 

“Australia  kagum  terhadap  perubahan yang sangat drastis dalam pembangunan demokrasi di Indonesia terutama dalam penguatan dewan dan berkembangnya lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia,  sehingga ini akan menjadi bahan issue kerjasama yang patut ditingkatkan,” terang Bob.

Dijelaskan Bob bahwa LAFIA merupakan program pelatihan kepemimpinan strategis yang diselenggarakan Australia Public Service Commission (APSC) bekerja sama dengan Australia National University (ANU) dan Kedutaan Besar Australia di Jakarta, di Indonesia seperti Lemhanas.

Tujuan program LAFIA adalah  untuk mengenal dan mendapatkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang negara-negara tetangga Australia yang mencakup dimensi politik, ekonomi, strategi dan social budaya.

Sedangkan peserta program LAFIA terdiri atas asisten senior atau wakil menteri dari berbagai departemen di jajaran pemerintah federal Australia. Program ini dimulai sekitar tahun 1980an dibawah perdana menteri  Paul Keating yang memang sangat antusias membawa Australia dekat dengan negara-negara Asia. Program LAFIA tahun 2011 ini adalah merupakan program ke VI, dan negara yang dikunjungi selain Indonesia adalah India.

“Pemerintah Australia sekarang tetap melanjutkan program LAFIA tersebut, agar pemimpin Australia di masa yang akan datang juga mempunyai pemahaman yang mendalam terhadap negara-negara Asia yang berada di sekitar Australia,” imbuh mantan diplomat senior ini.

Banyak hal yang ditanyakan delegasi mengenai proses pembuatan undang-undang di Indonesia, antara lain bagaimana jika pemerintah menyampaikan suatu Rancangan Undang-undang yang sangat penting untuk dibahas segera di luar prolegnas, apakah masyarakat umum diberikan ruang atau  kesempatan untuk memberikan masukan terhadap suatu undang-undang, jika staf ahli di bidang perundang-undangan  diperkuat apakah dapat mempercepat suatu pembahasan undang-undang sedangkan  keputusan sangat ditentukan  oleh fraksi-fraksi yang ada di DPR. (sc)

BERITA TERKAIT
Revisi UU Minerba, Demi Kemakmuran Rakyat dan Penambangan Berkelanjutan
25-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi DPR RI, Edison Sitorus, menyampaikan pandangannya mengenai revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU...
RUU Minerba sebagai Revolusi Ekonomi untuk Masyarakat Bawah
23-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Aqib Ardiansyah menilai filosofi dasar dari penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat...
RUU Minerba: Legislator Minta Pandangan PGI dan Ormas soal Keadilan Ekologi
23-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid mengapresiasi masukan yang disampaikan Persatuan Gereja Indonesia (PGI) terkait...
RUU Minerba Jadi Perdebatan, Baleg Tegaskan Pentingnya Mitigasi Risiko
23-01-2025 / BADAN LEGISLASI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Deputi Eksternal Eksekutif Nasional WALHI, Mukri Friatna, menyatakan penolakan terhadap wacana perguruan tinggi diberikan hak mengelola tambang...